CATATAN PINGGIR KONSOLIDASI DEMOKRASI: DARI NAGOYA KE RUANG PENGAWASAN KOTA MALANG

Malang, ada semacam kesunyian yang baik ketika dua bangsa duduk sejajar, bukan sebagai turis yang mencari souvenir, melainkan sebagai peziarah kecil yang mencari sesuatu yang lebih sukar didapat: pengertian tentang bagaimana sebuah kota, di sebuah negeri kepulauan lain, merawat suaranya sendiri. Itulah yang terjadi, siang itu, ketika serombongan warga negara Jepang singgah di kantor Bawaslu Kota Malang.

Demokrasi, kita tahu, bukanlah monumen. Ia lebih menyerupai air yang selalu mencari bentuk, selalu perlu wadah, dan selalu bisa keruh bila dibiarkan tanpa penjagaan. Ke wadah itulah, hari itu, para tamu dari Jepang mencoba menyelami: bagaimana sebuah lembaga pengawas di Kota Malang, menjaga agar air itu tetap bening.

Mochamad Arifudin, Ketua Bawaslu Kota Malang, menyambut mereka bukan dengan seremoni yang berlebihan, melainkan dengan sesuatu yang lebih jujur: cerita. Ia berkisah tentang dinamika demokrasi di kotanya. Tentang pengawasan yang tak pernah selesai, pencegahan yang harus dimulai sebelum pelanggaran sempat lahir, dan partisipasi warga yang, katanya, adalah nyawa dari seluruh mekanisme itu. Sebab pemilu, dalam pandangannya, bukan pertunjukan tunggal penyelenggara di atas panggung, melainkan koor yang hanya bermakna jika semua orang ikut bernyanyi, atau setidaknya ikut mendengarkan dengan waspada.

"Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari pertukaran pengetahuan mengenai demokrasi," katanya, sederhana. ”Harapannya, pengalaman yang dibagikan dapat menjadi referensi bersama sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara."

Diskusi berlangsung bukan sebagai protokol, melainkan sebagai perbincangan yang hangat, hampir seperti percakapan di beranda. Pertanyaan mengalir dari para tamu: tentang mekanisme pengawasan, tentang bagaimana masyarakat dilibatkan, tentang tantangan yang tak kunjung usai dalam menjaga integritas proses. Setiap pertanyaan adalah jendela kecil yang dibuka ke dalam sistem yang berbeda, namun mungkin, pada akarnya, mencari hal yang sama: kepercayaan publik yang tak gampang diperoleh, dan lebih sulit lagi dipertahankan.

Dari pihak tamu, ada pengakuan yang datang tanpa basa-basi, hampir seperti catatan harian yang dibacakan pelan. Morry, warga negara Jepang yang tinggal di Nagoya, berbicara bukan sebagai pengamat yang menilai dari jauh, melainkan sebagai seseorang yang baru saja menyentuh sesuatu yang hidup. "Senang sekali bisa berkunjung ke Bawaslu Kota Malang," katanya. "Saya jadi tahu bahwa demokrasi di Indonesia sangat hidup dan masyarakatnya aktif berpartisipasi."

Ada kerendahan hati dalam kalimat berikutnya, semacam pengakuan bahwa demokrasi tak punya satu wajah yang berlaku di mana-mana. "Di Jepang kami juga menjunjung tinggi demokrasi, tetapi cara pelaksanaannya tentu memiliki karakter yang berbeda," ujarnya, seolah hendak mengatakan bahwa setiap bangsa menenun kain yang sama dengan benang yang berlainan warna, dan tak satu pun berhak mengklaim corak yang paling benar.

Dan pada akhirnya, yang tersisa dari kunjungan itu bukanlah kesimpulan, melainkan rasa terima kasih yang sederhana. "Terima kasih sudah menerima kami dengan hangat dan berbagi banyak pengetahuan," katanya. "Semoga ke depan hubungan baik seperti ini bisa terus terjalin." Sebuah harapan kecil, diucapkan tanpa hiasan, namun justru di situlah ia terasa paling tulus.

Kita mungkin tergoda untuk bertanya, mengapa pertukaran semacam ini penting. Jawabannya sederhana, meski jarang diucapkan: demokrasi, di mana pun ia tumbuh, adalah pekerjaan yang tak pernah tuntas. Ia membutuhkan cermin dari luar untuk melihat wajahnya sendiri dengan lebih jernih. Dan barangkali, itulah yang dicari oleh para tamu dari Jepang siang itu, bukan jawaban yang pasti, melainkan pantulan yang jujur. Bawaslu Kota Malang menyimpan harapan yang tak muluk-muluk: bahwa kerja sama ini akan berlanjut, bahwa komunikasi akan terus terjalin, dan bahwa pengalaman yang dipertukarkan hari itu akan menjadi sedikit sumbangan bagi penguatan nilai-nilai demokrasi. Namun, tidak hanya di satu kota, tidak hanya di satu negeri, tetapi pada ruang dimana konsolidasi demokrasi diperbincangkan dengan santun dan beradab.