BAHAS RUU PEMILU: ALI AHMAD ANGGOTA KOMISI II DPR RI DORONG PENGUATAN KINERJA BAWASLU MENUJU PEMILU YANG BERINTEGRITAS

Malang, Bawaslu Kota Malang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang menggelar kegiatan bertajuk “Peningkatan Kinerja Bawaslu” di Hotel 101 Malang OJ, Senin (7/10). 

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf Bawaslu Kota Malang, serta menghadirkan narasumber utama Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Ali Ahmad, S.H. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pilot project peningkatan kelembagaan yang tengah dilaksanakan Bawaslu Kota Malang sebagai upaya memperkuat peran pengawasan, khususnya di masa non-tahapan Pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, S.H, menyampaikan pentingnya peningkatan kinerja dan profesionalitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemilu ke depan. Hal tersebut diungkapkan dalam sesi pemaparan materi bertajuk “Peningkatan Kinerja Bawaslu” di hadapan jajaran pengawas Pemilu Kota Malang.

Dalam paparannya, Ali Ahmad menegaskan bahwa upaya peningkatan kinerja Bawaslu bertujuan untuk memperkuat pemahaman terhadap peran dan fungsi pengawasan Pemilu, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan, serta menyusun strategi guna meningkatkan efektivitas dan profesionalitas lembaga.

“Pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana rakyat diawasi agar haknya terlindungi,” ujar Ali Ahmad.

Ia menambahkan, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu, serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Melalui regulasi tersebut, Bawaslu diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Capaian dan Tantangan Pengawasan

Ali Ahmad mengapresiasi berbagai capaian positif Bawaslu, antara lain penguatan kelembagaan hingga tingkat desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta terjalinnya kolaborasi yang baik antar lembaga. Menurutnya, Bawaslu telah menjadi salah satu lembaga dengan data cepat, akurat, dan terpercaya yang sangat membantu kerja Komisi II DPR RI.

Meski demikian, ia menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, penyebaran informasi hoaks di media digital, serta tekanan politik dan konflik kepentingan.

“Perlu adanya dukungan tambahan, terutama penambahan SDM di lingkungan Bawaslu agar pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih optimal dan sinergis dengan KPU,” ujarnya.

Strategi dan Inovasi Pengawasan

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Ali Ahmad menekankan pentingnya sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi pengawasan, kolaborasi multipihak, serta penguatan transparansi komunikasi publik.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan Bawaslu, seperti pengembangan Bawaslu Digital Command Center, penerapan aplikasi Siwaslu dan Gowaslu, serta program Sekolah Kader Pengawas Demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Literasi politik kepada masyarakat harus terus diperkuat, terutama di daerah-daerah. Kolaborasi antara Bawaslu dan KPU menjadi kunci dalam memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam Pemilu,” tambahnya.

Persiapan Menuju Pemilu 2029

Menutup paparannya, Ali Ahmad menegaskan bahwa Pemilu 2024 menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka menyempurnakan sistem penyelenggaraan Pemilu ke depan. Rencana pemisahan antara Pemilu legislatif dan Pilkada pada tahun 2029 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan pengawasan dan partisipasi publik.

“Masih ada waktu untuk menyempurnakan berbagai aspek penyelenggaraan Pemilu agar lebih berintegritas, profesional, dan berkeadilan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Malang berharap seluruh jajaran pengawas di tingkat kota hingga kecamatan dapat memperkuat komitmen dalam mengawal demokrasi, sesuai dengan semboyan “Awasi, Cegah, Tindak!”