BAWASLU JATIM TUTUP RANGKAIAN PENGUATAN KELEMBAGAAN, BAWASLU KOTA MALANG HADIR DUKUNG PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur secara resmi menutup rangkaian kegiatan Penguatan Kelembagaan bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 20 November 2025 di Surabaya. Penutupan ini menandai berakhirnya program penguatan yang telah dilaksanakan sejak 19 Agustus 2025 dan tersebar di 38 titik dengan total 40 pelaksanaan. Agenda berskala provinsi tersebut tercatat melibatkan 2.850 peserta dan menghadirkan 152 narasumber dari unsur akademisi, pemantau pemilu, hingga penyelenggara pemilu, menjadikannya salah satu rangkaian penguatan kelembagaan terbesar yang pernah diselenggarakan Bawaslu Jatim.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, dalam sambutan resminya menegaskan bahwa rangkaian penguatan ini merupakan wujud komitmen Bawaslu Jatim untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa perubahan lanskap politik dan perkembangan teknologi menuntut Bawaslu untuk selalu adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam pandangannya, penguatan kelembagaan tidak hanya berfungsi memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis menjaga kualitas demokrasi di Jawa Timur.

“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang. Ketika kita bicara penguatan kelembagaan, pada dasarnya kita membicarakan semangat para pahlawan: keberanian berubah, integritas dalam bekerja, dan komitmen memberi yang terbaik bagi bangsa,” ujar Warits dalam pidatonya.

Warits juga memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang dinilai telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini melalui penyediaan ruang dialog, fasilitasi regulatif, serta penguatan kelembagaan lainnya. Dibukanya program penguatan kelembagaan pada Agustus lalu dan ditutup kembali di Surabaya pada November ini disebut sebagai simbol konsistensi dan keseriusan dalam membangun penyelenggara pemilu yang profesional, modern, dan akuntabel.

Dari Bawaslu Kota Malang, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Malang, M. Arifudin, bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang, Budi Santoso. Keduanya hadir sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penguatan kelembagaan yang diinisiasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kehadiran jajaran Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Kota Malang, tidak hanya menjadi simbol sinergi kelembagaan, tetapi juga menunjukkan komitmen daerah dalam menyelaraskan standar pengawasan pemilu yang ditetapkan di tingkat provinsi.

Ketua Bawaslu Kota Malang, M. Arifudin, menyampaikan bahwa rangkaian penguatan kelembagaan ini memberikan manfaat signifikan bagi jajaran Bawaslu di daerah, terutama dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas menghadapi tantangan pengawasan Pemilu 2029 dan proses demokrasi lainnya. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi, maraknya disinformasi dan misinformasi, serta meningkatnya kompleksitas kampanye digital menjadi tantangan yang harus dijawab dengan penguatan kapasitas, peningkatan literasi, serta penataan ulang sistem kerja kelembagaan.
“Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Jatim ini memberikan perspektif dan penguatan strategis bagi kami di daerah. Tantangan pengawasan pemilu semakin besar dan tidak dapat lagi ditangani dengan pendekatan lama. Diperlukan sistem yang adaptif, berbasis data, dan didukung SDM yang profesional,” ungkap Arifudin.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang, Budi Santoso, menekankan pentingnya penguatan tata kelola, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi, serta peningkatan layanan sekretariat sebagai bagian integral dari penguatan pengawasan pemilu. Ia menilai bahwa delapan bidang strategis yang dipaparkan Bawaslu Jatim merupakan fondasi penting untuk memastikan kinerja kelembagaan berjalan optimal dan sesuai standar akuntabilitas publik. Menurutnya, sekretariat di tingkat kota memiliki peran vital dalam memastikan terselenggaranya dukungan teknis dan administratif yang profesional bagi jajaran pengawas.
“Delapan bidang strategis ini merupakan kerangka modernisasi yang sangat relevan bagi kami. Penguatan tata kelola dan birokrasi sangat penting agar dukungan sekretariat dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan pengawasan di tingkat daerah,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Warits juga menyoroti pentingnya pengembangan literasi politik dan demokrasi berbasis catatan peristiwa pemilu. Dengan kekayaan data yang dimiliki Bawaslu Jawa Timur—termasuk jutaan Form A, laporan hasil pengawasan, dan dokumentasi temuan lapangan—ia menegaskan bahwa Bawaslu Jatim mempunyai potensi besar untuk mengembangkan basis literasi politik yang lebih konkret dan ilmiah. Pendekatan ini dinilai dapat memperkaya pengetahuan publik, meningkatkan kesadaran pemilih, dan memperkuat demokrasi, terutama bagi generasi muda yang menjadi kelompok strategis dalam siklus demokrasi.
“Literasi politik yang paling kuat adalah literasi yang berbasis pengalaman nyata lapangan. Data pengawasan yang kita miliki bukan hanya arsip, tetapi aset pendidikan demokrasi. Ini dapat membantu membangun pemilih yang lebih kritis dan demokrasi yang lebih sehat,” jelasnya.

Menutup kegiatan, Warits menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukanlah program sementara, melainkan budaya organisasi yang harus diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan Bawaslu. Ia menekankan bahwa integritas, komitmen, dan keberanian berinovasi merupakan kunci utama menjaga kualitas pengawasan pemilu yang profesional dan berdaya saing tinggi.
“Penguatan kelembagaan merupakan budaya yang harus dirawat setiap hari, bukan hanya saat momentum tertentu. Konsistensi dan integritas menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan,” pungkasnya.

Bawaslu Kota Malang menyatakan siap meneruskan semangat dan arah penguatan kelembagaan yang dicanangkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagian dari struktur pengawasan di daerah, Bawaslu Kota Malang berkomitmen memperkuat kapasitas internal, meningkatkan profesionalitas jajaran, serta menjaga integritas pengawasan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkeadilan.