BAWASLU JAWA TIMUR PERKUAT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PERESMIAN POKJA PPKS

Surabaya – Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Pokja PPKS Provinsi Jawa Timur, Eka Rahma menegaskan komitmen kuat dalam mendorong keadilan gender dan penguatan penegakan hak asasi manusia, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Hal tersebut disampaikan Eka Rahma saat membuka kegiatan peresmian dan publikasi Kelompok Kerja PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Minggu, 8 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Eka Rahma menjelaskan bahwa pembentukan Pokja PPKS menjadi langkah strategis untuk membangun sistem penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih terintegrasi dan responsif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga guna memastikan korban mendapatkan layanan yang tepat serta perlindungan yang maksimal.

Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan yang selama ini memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, sejumlah institusi juga diundang untuk memperkuat sinergi, di antaranya unsur dari BPK serta unit terkait dari Polda Jawa Timur dan Polres Surabaya.

Menurut Eka Rahma, keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya mekanisme rujukan antar lembaga yang lebih efektif. Dengan demikian, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur, serta berbasis pada standar yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem tersebut tidak harus menunggu adanya kasus. Justru melalui inisiatif pembentukan Pokja PPKS ini, diharapkan setiap lembaga telah memiliki kesiapan dalam merespons apabila terjadi kasus kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan anak di bawah usia.

Melalui kolaborasi dan penguatan sistem ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak semua pihak, baik korban maupun pelaku.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa nilai kesetaraan dan keadilan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Ia menyampaikan bahwa konstitusi telah menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga pelaksanaan demokrasi dan Pemilu tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara, termasuk perempuan.

Menurutnya, isu gender tidak dapat dipahami sekadar sebagai upaya membela salah satu jenis kelamin, melainkan sebagai upaya membangun relasi sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tatanan sosial yang berkeadilan dapat terwujud bagi seluruh warga negara tanpa memandang gender.

Warits menambahkan bahwa hal tersebut menjadi penting bagi Bawaslu Jawa Timur karena lembaga pengawas Pemilu memiliki mandat untuk memastikan proses Pemilu berlangsung secara jujur dan adil. Dalam konteks keadilan Pemilu, Bawaslu harus mampu memastikan adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, perlindungan hak politik, serta tidak adanya pihak yang secara sistematis dipinggirkan dari proses politik.

“Lembaga yang mengawasi keadilan Pemilu harus memastikan bahwa nilai keadilan itu juga hidup dan tumbuh dalam dirinya sendiri, termasuk dalam menghapus berbagai bentuk ketidakadilan gender,” ujarnya.

Sebagai penutup, Warits berharap perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan pemikiran. Ia juga mengutip gagasan R.A. Kartini mengenai pentingnya pendidikan sebagai proses pencerahan pikiran agar perempuan tidak terjebak dalam keterbatasan.

Menurutnya, membangun struktur sosial yang adil bukan hanya menjadi tuntutan kelompok tertentu, melainkan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan pembebasan manusia dari berbagai bentuk ketertindasan.