BAWASLU KOTA MALANG LAKUKAN RAKOR PERSIAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 BERSAMA STAKEHOLDER
|
malangkota.bawaslu.go.id – Bawaslu Kota Malang melakukan rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 bersama KPU, Dispendukcapil dan Bakesbangpol Kota Malang. (27/10)
Alim Mustofa Ketua Bawaslu Kota Malang didampingi Erna Al Maghfiroh Kordiv SDMO, Iwan Sunaryo Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi dan Rusmifahrizal Rustam Kordiv Penyelesaian Sengketa melaksanakan rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 bersama Stakeholder terkait.
Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan persiapan penyusunan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024, yang dimana tahapannya akan dimulai Tahun 2022. Dimana persiapan tersebut harus di persiapkan sedikit demi sedikit.
Menurut Nur Zaini Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang, harus ada penyamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Diantaranya menyamakan estimasi selama tahapan penyelenggaraan, yaitu TPS dan data jumlah penduduk. Dimana pihak KPU Telah berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kota Malang mengenai data pertumbuhan penduduk.
Begitu juga dari pihak Bakesbangpol menyampaikan harus adanya sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan para stakeholder. Dimana pada beberapa bulan kedepan data penduduk akan menjadi data terpusat dan mungkin ada perubahan pada angka data yang didapatkan pada hari ini. Dimana data yang pasti akan digunakan adalah data terakhir pada tahun 2024.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Erna Al Maghfiroh, Erna berharapan adanya kesamaan antara KPU dan Bawaslu baik dari kesejahteraan, anggaran dan lain sebagainya. Dimana sering terjadi pemotongan anggaran yang dilakukan sehingga pihak Bawaslu tidak bisa melakukan apa- apa. Tidak hanya terjadi pada Bawaslu Kota Malang tetapi juga sering terjadi pada Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya.
Selain itu Erna berharap adanya saling support antara Penyelenggara Pemilu serta Stakeholder, dimana dengan adanya kerjasama tersebut tidak akan ada selisih yang jauh dari estimasi- estimasi dalam tahapan Pilkada dan Pemilu.
