GRAND OPENING KANTOR BARU, BAWASLU KOTA MALANG TEGASKAN PENGUATAN DEMOKRASI DI ERA DIGITAL

Malang – Bawaslu Kota Malang resmi menggelar Grand Opening kantor baru yang dirangkaikan dengan kegiatan Konsolidasi Demokrasi: Penguatan Dukungan Teknis Pengawasan dan Inovasi Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Selasa (28/4/2026), di Kantor Bawaslu Kota Malang, Jalan Danau Ranau 1-A, Sawojajar.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur strategis, mulai dari perguruan tinggi, KPU Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, partai politik, media massa, hingga tokoh masyarakat. Momentum ini menjadi penegasan komitmen Bawaslu Kota Malang dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan inovasi kelembagaan di tengah tantangan demokrasi digital.

Ketua Bawaslu Kota Malang, Mochammad Arifudin, menegaskan bahwa kantor baru tersebut bukan sekadar perpindahan gedung, melainkan simbol komitmen baru dalam mengawal demokrasi.

“Kantor baru ini bukan sekadar gedung, melainkan simbol komitmen baru Bawaslu Kota Malang untuk mengawal demokrasi dari jantung kota,” ujarnya.

Mochammad Arifudin juga menekankan bahwa masa non-tahapan Pemilu bukan berarti berhentinya kerja pengawasan. Menurutnya, periode tersebut justru menjadi “masa penajaman pisau” untuk melakukan evaluasi, penguatan SDM, serta membangun kolaborasi yang lebih luas dengan masyarakat.

Kegiatan semakin diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kota Malang dengan UIN Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Waskita Dharma, dan Kwarcab Pramuka Kota Malang. Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Dalam sesi konsolidasi demokrasi, Dosen Komunikasi Universitas Negeri Malang, Dr. Akhirul Aminullah, menyoroti tantangan demokrasi digital yang semakin kompleks. Ia menyampaikan bahwa demokrasi saat ini menghadapi ancaman disinformasi, echo chamber, hingga praktik surveillance capitalism yang memanfaatkan data untuk memengaruhi preferensi politik masyarakat.

Menurutnya, pengawasan Pemilu tidak lagi cukup dilakukan secara konvensional, melainkan harus bergerak menuju model Collaborative Electoral Governance yang melibatkan akademisi, media, komunitas digital, dan masyarakat sipil.

“Pengawasan harus bergeser dari state-based menjadi society-based,” jelasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Hasbi Ash Shiddiqy, Anggota Bawaslu Kota Malang, menegaskan pentingnya penguatan kerja pengawasan pada masa non-tahapan melalui evaluasi internal, penguatan pengawasan partisipatif, perbaikan komunikasi publik, serta penguatan literasi demokrasi di masyarakat.

Ia juga mengapresiasi langkah strategis Bawaslu Kota Malang dalam membuka kanal pengaduan masyarakat dan membangun program pendidikan demokrasi berbasis sekolah dan kampus.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan peresmian kantor baru oleh Walikota Malang, Dr. Ir. H. Wahyu Hidayat, M.M., Wakil Walikota Malang, Ali Muthohirin, S.Sy., Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S., bersama jajaran Bawaslu Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang sebagai bentuk penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi, dan penguatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kota Malang.

Dalam sambutannya, Walikota Malang menyampaikan apresiasi atas penguatan kelembagaan Bawaslu serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan penyelenggara Pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi di Kota Malang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan pengawasan Pemilu yang adaptif, partisipatif, serta responsif terhadap tantangan demokrasi di era digital.