Pengawas TPS Menjadi Garda Terdepan Proses Demokrasi.

malangkota.bawaslu.go.id – Keberadaan Pengawas TPS sangat penting dan proses demokrasi di Indonesia di tentukan oleh Pengawas TPS. (12/4)

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh. Amin, M.PdI saat pembukaan acara Rakor Persiapan Penanganan Pelanggaran Pada Masa Tenang, Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Serta Validasi Data Pelanggaran Di Provinsi Jawa Timur di Grand Dafam Surabaya pada 12 April 2019.

“Sebanyak apapun jumlah kita di tingkat provinsi di tingkat kabupaten, kecamatan 3 orang, akhirnya tumpuan 1 orang di masing-masing desa dan 1 orang di TPS itulah kondisi kenyataan padahal keberadaan Pengawas TPS adalah penentu yang mau memuruskan sah tidak sahnya surat suara, KPPS hanya menawarkan dibuka, ditawarkan ke saksi ke masyarakat di tawarkan ke Pengawas TPS sah atau tidak”, ungkap Amin.

“Maka bagi saya proses demokrasi di Indonesia di tentukan oleh pengawas TPS, untuk itu pembekalan atau penguatan SDM pada petugas-petugas Pengawas TPS termasuk tentang bagaimana menjaga kejujuran dan keadilan menjaga giroh bagaimana dia bekerja hal teknis dan semacamnya”, tambahan Ketua Bawaslu Jawa Timur ini.

Amin juga menyampaikan bahwa menjaga intregitas menjaga amanah UUD dan semacamnya adalah hal yang harus disampaikan dan harus diyakinkan kepada Pengawas TPS bahwa walaupun keberadaanya berada di garda terdepan seakan-akan menurut level tingkatan jabatan adalah jabatan yang berada di tingkat paling rendah tapi pertanggung jawaban proses demokrasi berada di tangan mereka.

Acara Rakor ini diikuti oleh Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang nantinya diharpkan peserta rakor bisa menyampaikan hal-hal mendasar yang harus disampaikan kepada Pengawas TPS dan meyakinkan mereka bahwa mereka betul-betul petugas bukan pekerja, mereka mengabdi bukan sedang menjalankan pekerjaan atas pengabdian itu mereka akan diharapkan untuk benar – benar yakin bahwa dirinya adalah penjabat negara yang akan menentukan siapa yang akan memimpin negara ini, yang akan menentukan siapa yang akan menjadi keterwakilan rakyat indonesia 5 tahun kedepan.