PERKUAT SINERGI DEMOKRASI, BAWASLU KOTA MALANG JAJAKI KERJA SAMA STRATEGIS DENGAN UMM

Malang – Bawaslu Kota Malang terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi melalui audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang digelar di Ruang Rapat Wakil Rektor IV UMM, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penguatan sinergi kelembagaan dalam mendukung pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, hingga pengembangan program akademik berbasis kepemiluan.

Audiensi dipimpin oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Malang, Hasbi Ash Shiddiqy, S.AP., bersama jajaran staf teknis. Sementara dari pihak UMM hadir Kepala Bagian Riset dan Pengabdian UMM, Dr. dr. Gita Sekar Prihanti, M.Pd. Ked., serta dosen Psikologi UMM, Muhammad Fath Mashuri, S.Psi., M.A.

Dalam audiensi tersebut, Bawaslu Kota Malang menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat kerja sama yang sebelumnya telah terjalin dengan UMM. Sejumlah program strategis turut diperkenalkan sebagai ruang kolaborasi bersama, di antaranya Konsolidasi Demokrasi, Pojok Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, Magang Merdeka, Bawaslu Goes to Campus, hingga keterbukaan akses penelitian dan pengabdian bagi akademisi.

Hasbi Ash Shiddiqy menyampaikan bahwa kolaborasi antara lembaga pengawas Pemilu dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memperkuat kesadaran demokrasi di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, sinergi dengan kampus tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga diarahkan pada penguatan partisipasi publik melalui pendekatan akademik dan pemberdayaan mahasiswa.

Salah satu program yang menjadi perhatian bersama ialah pengembangan KKN Tematik berbasis Kampung Pengawasan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kolaborasi konkret antara Bawaslu Kota Malang dan UMM melalui keterlibatan mahasiswa dalam edukasi pengawasan partisipatif di masyarakat. Selain itu, Bawaslu Kota Malang juga membuka ruang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang pada masa non tahapan Pemilu melalui berbagai kegiatan kelembagaan dan penguatan kapasitas pengawasan.

Pihak UMM menyambut positif penguatan kerja sama tersebut. UMM menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi berbagai program kolaboratif serta mendorong realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih spesifik dengan sejumlah fakultas, seperti FISIP, Fakultas Hukum, dan Fakultas Psikologi.

Dalam diskusi, turut muncul gagasan pengembangan kajian terkait meningkatnya tingkat stres akibat dinamika politik dan pentingnya membangun kesadaran serta partisipasi pemilih di tengah masyarakat. Topik tersebut dinilai dapat menjadi ruang kolaborasi akademik yang menarik antara Bawaslu Kota Malang dan UMM dalam memperkuat kualitas demokrasi dan pendidikan politik publik.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan strategis dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan