TANTANGAN PILKADA 2020 DAN CLUSTER BARU COVID-19

malangkota.bawaslu.go.id - Situasi pilkada serentak Tahun 2020 sedikit berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Di tengah Covid-19 tentu ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipenuhi, selain mengawasi tahapan pilkada juga wajib mengawasi, mengarahkan dan memposisikan agar pilkada taat protokol covid-19. Hal itu disampaikan oleh Dr. Saipul, S.Sos.,M.Si Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur saat kunjungan ke kantor Bawaslu Kota Malang. (15/9)

Bawaslu Kota Malang kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. Saipul, S.Sos.,M.Si Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta Ketua dan staf Bawaslu Kota Samarinda. Kedatanga mereka untuk melakukan verifikasi vaktual terhadap Ijaza calon wali Kota Samarindah yang kebetulan berada di Universitas Brawijaya.

Saipul menyampaikan sedikit kondisi pengawasan di Kalimantan Timur. “Di Kalimantan Timur pada Pilkada serentak 2020 ini dari 10 kabupaten/kota 7 kabupaten 3 kota itu ada 9 yang melaksanakan pilkada, jadi yang tidak itu hanya kabupaten Penajam Paser Utara”, Jelas Saipul.

Saipul menjelaskan bahwa secara otomatis situasi kondisinya hampir mirip dengan pilgub karena hanya 1 kabupaten yang tidak melaksanakan pilkada dan bawaslu provinsi menjadi bagian yang sibuk juga dalam proses tahapan. Memberikan arahan, supervisi dan juga melakukan kegiatan koordinasi dengan kabupaten/kota agar proses pengawasan pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik.

Apalagi saat ini, di era masanya covid-19 ini tentu ada beberapa protokol kesehatan yang harus di penuhi. Selain juga mengawasi tahapan pilkada juga wajib mengawasi dan mengarahkan, memposisikan agar pilkada taat protokol covid-19.

Selanjutnya Saipul menyampaikan bahwa Pilkada kali ini menjadi salah satu catatan yang menarik dan menjadi sejarah sepanjang hidup. “Situasi pilkada kali ini tidak sama dengan pilkada-pilkada sebelumnya sehingga masalah itu muncul, masalah-masalah baru muncul di tengan keadaan pandemi covid-19”, jelas Saipul.

Penyelenggara Pemilu butuh mengakselerasikan proses-proses pelaksanaan dan pengawasan tahapan oleh pengawas. Hal itu tidak mudah dilaksanakan karena juga selain mengawasai proses  tahapan yang harus sesuai dengan ketentuan yang ada juga harus sesuai dengan protokol covid-19.

Dari sisi hirarki di provinsi harus memaksimalkan dan menguatkan posisi keadaan kejiawaan teman-teman pengawas dijajaran bawah terutaman Panwascam dan PKD yang ada saat ini agar mereka bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan maksimal.

“Ini memang salah satu ujian bagi kita karena pelaksanaan pilkada dengan adanya pandemi covid-19, tadi saya sampaikan kekwatiran itu bukan hanya ada di masyarakat secara umum tetapi juga bagi kita penyelenggara memiliki kekwatiran sebagai manusia”, jelas Saipul.

Menurut Saipul ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama berusaha semasimal mungkin mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang telah ditentukan pemerintah, yang kedua juga selain melaksanakan itu juga mengawasi dan memastikan prosedur tahapan pilkada tahun ini sudah mematuhi protokol kesehatan covid-19.

Terakhir Saipul menyampaikan bahwa Pandemi covid-19 ini menjadi pandemi secara nasional dan internasional, jadi bukan hanya di Indonesia. Dan ada tidak adanya pilkada tentunya pandemi covid-19 ini tetap ada di Indonesia.

Pilkada kali ini memang cukup berat bagi kita penyelenggara terutama pengawas pemilu, karena ada beban ada dua fokus pengawasan. Pertama pengawasan semua proses tahapan yang di laksanakan KPU dan jajarannya yang kedua juga mengawasi terkait dengan protokol covid-19 harus dilaksanakan oleh semua penyelenggara pemilu.

Bagi penyelenggara pikada tentunya memaksimalkan protokol covid-19 dan berharap pilkada kali ini bisa terlaksana dengan baik. Tetapi kalau semua pihak tidak menjelankan protokol covid-19 maka potensi cluster baru ini bisa saja muncul di tengan proses pelaksanaan tahapan pilkada.

Apalagi nantik pasca penetapan pasangan calon setelah tanggal 23 september, berikutnya memasuki tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini walaupun sudah dibatasi namanya masyarakat pasti banyak yang berkerumun itu memang perlu pendisiplinan dan kesadaran diri masing-masing.

“Kita berharap pilkada ini memberikan satu forum satu momentum untuk bisa mensosialisasikan masalah covid-19 di masyarakat dan kita semua berdoa mudah-mudahan bukan menjadi cluster yang baru, sehingga ini memerlukan ekstra keseriusan dan kita memerlukan kebersamaan dan gotong royong melaksanakan protokol covid-19 ini”, Terang Saipul.

Humas Bawaslu Kota Malang