UNDANG DKPP DAN KPU, BAWASLU KOTA MALANG GALAKKAN SINERGITAS BERINTEGRITAS

Batu, Bawaslu Kota Malang - Pada hari Kamis, 22 Agustus 2024, bertempat di The Singhasari Resort, Kota Batu. Bawaslu Kota Malang telah melangsungkan rapat koordinasi penting yang melibatkan Bawaslu, KPU, dan DKPP. Rapat ini dihadiri oleh 251 peserta termasuk PPK, PPS, Panwascam, PKD, Sentra Gakkumdu Kejaksaan dan Kepolisian, Polresta Malang Kota, serta Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan memperjelas peran, wewenang, serta kewajiban masing-masing lembaga dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh Mars Bawaslu, dan dihadiri oleh menandai komitmen bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang Budi Santoso, S.AP, menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang harmonis antara semua pihak. Beliau menekankan bahwa sinergitas adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Malang Mochmad Arifudin, S.Hum dalam sambutannya memberikan pesan tegas mengenai pentingnya profesionalisme. Beliau mengingatkan agar semua pihak tidak bermain-main dalam tugas ad-hoc yang diberikan, dan memastikan semua aspek pemilihan dijalankan dengan integritas tinggi.

“Jangan bermain-main di tingkat ad-hoc, sudah jelas sinergritas antar penyelenggara baik di kecamatan maupun di kelurahan sangat disoroti banyak masyarakat. Kita buktikan beberapa kejadian di Kota Malang yang selalu cepat informasinya sampai di provinsi” jelas Mochmad Arifudin, S.Hum.

Arifudin berharap dengan adanya kegiatan ini, hubungan antara KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang dapat semakin harmonis dalam menjalankan tugas-tugas sebagai penyelenggara. "Dengan mengundang seluruh jajaran ad-hoc se-Kota Malang, saya harap kita dapat menyamakan semangat dan persepsi dalam menjaga demokrasi di Kota Malang," jelas Arifudin.

Rapat ini merupakan langkah penting dalam memastikan kesiapan dan kelancaran proses pemilu yang akan datang, dengan harapan dapat terwujud pemilu yang transparan dan akuntabel.