JELANG PLENO DPS TINGKAT KOTA, HASBI DATANGI KPU PASTIKAN DATA HASIL MUTARLIH AKURAT

Malang, Bawaslu Kota Malang - Tahapan pemuktahiran data pemilih di Kota Malang yang berjalan sejak awal Juni sudah berada dipenghujung waktu, pelaksanaan Pleno DPHP (Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran) tingkat kecamatan rabu kemarin (07/08) menjadi dasar pelaksanaan Pleno DPS (Daftar Pemilih Sementara) di Tingkat Kota.

Menjelang pelaksanaan Pleno DPS tersebut, mendorong M. Hasbi Ash Shiddiqy selaku Koordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang sambangi KPU Kota Malang untuk memastikan bahwa data yang dibahas dalam Pleno DPS nantinya akurat dan sesuai dengan hasil Pleno DPHP.

Kunjungan Bawaslu kali ini (09/08) disambut hangat oleh Komisioner KPU Kota Malang, Nur El Fathi. Dalam pertemuan tersebut, Hasbi secara langsung mengkonfirmasi terkait kondisi di lapangan yang menjadi perhatian Bawaslu Kota Malang dalam proses pengawasan melekat dalam tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) sebelumnya.

"Kami (Bawaslu Kota Malang) akan lebih menekankan pada data anomali yang tidak bisa dicoklit tapi dianggap MS (Memenuhi Syarat)," sampai Hasbi.

"Data itu bersifat dinamis, harus disampaikan secara transparan dan akuntabel. Kami (Bawaslu Kota Malang) akan melakukan pengawasan secara melekat guna memastikan pembahasan dalam Pleno DPS datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur hingga administrasinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", tekan Hasbi.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan topik terkait Lokasi Khusus (Loksus) dan TPS Tambahan. Fathi menyampaikan, bahwa di Kota Malang terdapat 6 (enam) Loksus. "Terkait Loksus, hingga saat ini kami dapat memastikan terdapat 6 (enam) lokasi. Sedangkan perihal TPS tambahan bersifat pengajuan, yaitu kami (KPU Kota Malang) akan memproses apabila ada penyampaian kebutuhan dari masyarakat dan stakeholder lainnya," jelas Fathi.

Dalam pertemuan tersebut, Hasbi didampingi oleh Eko Hadi Purwanto dan Yulian Adi Kurniawan, Staf Teknis Bawaslu Kota Malang.