BAWASLU KOTA MALANG DORONG PENGUATAN SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Malang – Bawaslu Kota Malang terus memperkuat pemahaman generasi muda mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bertajuk “Penguatan Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu” bersama mahasiswa Universitas Brawijaya, Senin (20/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, berdiskusi bersama mahasiswa Universitas Brawijaya mengenai pentingnya memahami proses penanganan pelanggaran Pemilu secara tepat. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam tahapan Pemilu.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Malang diikuti oleh mahasiswa Universitas Brawijaya. Forum berlangsung dalam suasana diskusi yang interaktif dan menjadi ruang pertukaran pengetahuan mengenai pengawasan serta penanganan pelanggaran Pemilu.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kota Malang mendorong keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan partisipatif. Generasi muda diharapkan tidak hanya memahami hak politiknya, tetapi juga mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran dijalankan secara transparan dan profesional.

Penguatan pemahaman tersebut juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Langkah ini sejalan dengan upaya mempersiapkan pengawasan menuju Pemilu 2029 serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan.

Hasil diskusi menekankan pentingnya peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu, mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran, serta memperkuat transparansi dan profesionalitas dalam proses penanganannya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Malang berharap mahasiswa dapat menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, kritis, dan berani mengambil peran dalam menjaga kualitas demokrasi. Pengawasan partisipatif yang didukung pemahaman terhadap mekanisme penanganan pelanggaran menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.