BAWASLU KOTA MALANG HADIRI PELUNCURAN BUKU KEBIJAKAN STRATEGIS DIVISI PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT BAWASLU SE-JAWA TIMUR

Surabaya - Bawaslu Kota Malang menghadiri kegiatan peluncuran buku berjudul “Kebijakan Strategis dan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.” Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pencegahan dan pengawasan partisipatif. Momentum ini menjadi langkah penting dalam penguatan dokumentasi kebijakan sekaligus refleksi terhadap strategi pencegahan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Jawa Timur.

Peluncuran buku tersebut merupakan inisiatif strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk memastikan program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (P2H) di seluruh tingkatan berjalan lebih terarah dan terukur. Buku ini disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim P2H di kabupaten/kota se-Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memonitor kualitas program ke depan serta memperkuat peran pencegahan dalam pengawasan pemilu.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat sekaligus Ketua Tim Penulis Buku, Eka Rahmawati, menyampaikan bahwa penyusunan buku ini merupakan bagian dari upaya sistematis Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mendokumentasikan berbagai kebijakan strategis serta program kerja yang telah dijalankan oleh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa lahirnya buku tersebut tidak dilakukan secara mendadak, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja P2H, serta diharapkan dapat menjadi acuan agar program kerja di tingkat provinsi maupun daerah dapat berjalan lebih terarah.

“Lahirnya buku ini adalah bentuk inisiatif yang tidak bisa dilakukan secara mendadak dan disusun atas hasil evaluasi seluruh kinerja tim P2H di Bawaslu kabupaten/kota di Jawa Timur. Kami berharap program kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat lebih terarah,” ujarnya.

Eka juga membuka ruang bagi berbagai masukan konstruktif guna penyempurnaan buku sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas kinerja pencegahan.

Turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Totok menekankan pentingnya refleksi program kerja sebagai landasan peningkatan kinerja ke depan, dengan harapan program Bawaslu tahun 2026 dapat lebih baik karena merupakan hasil pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya.

“Refleksi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas kinerja Bawaslu ke depan. Program tahun 2026 diharapkan semakin baik karena merupakan hasil pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya,” ungkap Totok.

Sementara itu, Lolly Suhenty menilai substansi buku tersebut sangat padat dan strategis, serta menekankan pentingnya pengawalan implementasi agar program tidak berhenti pada dokumen semata, melainkan terus dievaluasi oleh Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota.

“Seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam buku ini harus tetap dikawal oleh Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota, serta terus dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi peluncuran buku tersebut menegaskan dua prioritas utama Bawaslu ke depan, yaitu reformasi kelembagaan dan pendidikan politik. Ia menilai penerbitan buku kebijakan ini merupakan salah satu bentuk nyata upaya Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kedua prioritas tersebut.

“Ke depan, Bawaslu memprioritaskan reformasi kelembagaan dan pendidikan politik. Penerbitan buku kebijakan ini merupakan bagian dari upaya konkret untuk mewujudkan kedua prioritas tersebut,” ujar Bagja.

Peluncuran buku juga menghadirkan sejumlah narasumber dan penanggap yang memiliki pengalaman di bidang kepemiluan. Pada sesi ulasan, Lesmana, S.H., bersama Abdullah Dahlan memberikan pandangan terhadap substansi buku tersebut. Mereka menilai bahwa buku ini merupakan karya yang disusun secara terstruktur dan sistematis oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai upaya merumuskan arah kebijakan kelembagaan.

“Buku ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan arah kebijakan yang jelas, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah serta prioritas kerja lembaga di masa mendatang,” ujar Lesmana.

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam ulasan tersebut menegaskan bahwa perencanaan yang matang merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan program kerja. Tanpa perencanaan yang jelas, pelaksanaan program berpotensi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, proses pendokumentasian kebijakan dan program kerja dalam bentuk buku dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat arah kerja lembaga sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Jeirry Sumampow dari Tepi Indonesia turut memberikan ulasan sekaligus apresiasi terhadap inisiatif Bawaslu dalam mempublikasikan hasil kerja pengawasan dalam bentuk buku. Menurutnya, publikasi semacam ini penting untuk memperluas pengetahuan publik mengenai kerja-kerja pengawasan pemilu sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga.

“Publikasi hasil kerja pengawasan dalam bentuk buku sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus memberikan pemahaman kepada publik mengenai peran Bawaslu,” ujarnya.

Kegiatan peluncuran buku ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga diisi dengan diskusi dan pertukaran gagasan sebagai ruang refleksi mengenai arah kebijakan strategis Bawaslu, khususnya dalam memperkuat fungsi pencegahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran Bawaslu di daerah memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan program pencegahan, sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.