BAWASLU KOTA MALANG HADIRI RAPAT PERSIAPAN MONEV KIP 2025 YANG DIGELAR BAWASLU JATIM SECARA DARING

Malang, Bawaslu Kota Malang menghadiri Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Senin, 26 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan awal menghadapi agenda penilaian keterbukaan informasi publik.

Dalam rapat tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menegaskan target ambisius untuk tahun 2025, yakni seluruh 38 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat meraih predikat informatif dalam penilaian KIP. Predikat ini merupakan capaian tertinggi dalam klasifikasi keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh Komisi Informasi.

Untuk mencapai hal tersebut, Bawaslu Jatim mendorong setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah agar melakukan persiapan matang dan memastikan seluruh indikator penilaian terpenuhi sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Penekanan diberikan pada pentingnya pengelolaan website resmi, ketersediaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), serta ketanggapan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Bawaslu Kota Malang, yang diwakili oleh unsur sekretariat dan PPID, mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Rapat ini juga menjadi momentum evaluasi internal untuk memperkuat sistem layanan informasi publik serta mendorong budaya kerja yang terbuka dan melayani.

“Kami menyambut baik arahan Bawaslu Jatim. Target menjadi lembaga informatif bukan hanya sekadar capaian administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab publik yang harus kami jaga bersama,” ujar Hamdan Akbar Safara selaku Anggota Bawaslu Kota Malang usai mengikuti rapat.

Dengan dilaksanakannya rapat persiapan ini, diharapkan seluruh jajaran pengawas pemilu di daerah, termasuk Bawaslu Kota Malang, dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan menjadi lembaga yang semakin dipercaya publik dalam mengawal demokrasi.