BAWASLU KOTA MALANG IKUTI POLITICAL OUTLOOK 2026-2029, PERKUAT PERSPEKTIF PENGAWASAN DEMOKRASI

Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, mengikuti diskusi awal tahun bertajuk Political Outlook 2026–2029: Menakar Masa Depan Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya pada 12 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat perspektif pengawasan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sistem politik nasional. 

Dalam pembukaan acara, Novy Setia Yunas, S.I.P., M.I.P selaku perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dibentuk oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh pengalaman konkret masyarakat terhadap kebijakan dan penegakan hukum. Ia menyampaikan bahwa kualitas demokrasi dapat dirasakan dari sejauh mana politik mampu mengubah kehidupan warga. Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ratno Sulistyanto (Executive Director of Indonesian Political Survey and Consulting), Wawan Sobari, S.IP, M.A., Ph.D., Dr.rer.pol, Wildan Syafitri, S.E., M.E., Dr. Muktiono, S.H., M.Phil., dan Dr. Yusri Fajar, S.S., M.A. Diskusi berlangsung dengan membedah data survei serta proyeksi kondisi demokrasi Indonesia hingga 2029.

Salah satu sorotan utama adalah meningkatnya fenomena alienasi politik di tengah masyarakat. Dalam 15 tahun terakhir, demokrasi Indonesia dinilai mengalami penurunan kualitas atau democratic backsliding, yang bukan hanya disebabkan oleh persoalan struktural, tetapi juga faktor psikologis sosial. Data menunjukkan hanya sekitar 36% anggota DPRD dinilai memberi perhatian terhadap keluhan masyarakat, sementara 66,38% responden merasa aspirasi mereka kurang direspons oleh wakil rakyat. Rendahnya efikasi politik ini berdampak pada meningkatnya rasa tidak percaya terhadap institusi politik. Bahkan hampir 30% responden mengaku tidak percaya kepada DPR RI, menandakan adanya krisis perwakilan yang kian mengkhawatirkan.

Menariknya, publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi kepada institusi administratif dan penegak kewenangan dibanding lembaga politik. TNI mencatat tingkat kepercayaan publik mencapai 91,9%, jauh melampaui lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan MPR yang berada di posisi bawah. Kondisi ini memperlihatkan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai institusi non-politik dibanding lembaga representatif. Di sisi lain, keterikatan masyarakat terhadap partai politik juga sangat rendah. Hanya 2,1% responden yang mengaku memiliki kartu anggota atau merasa menjadi bagian dari partai, sementara 97,9% lainnya tidak memiliki ikatan apa pun. Situasi ini mempertegas lemahnya institusionalisasi partai politik dan kuatnya pola politik personalistik di Indonesia.

Dari perspektif ekonomi politik, ketimpangan dan tekanan ekonomi turut memperparah alienasi tersebut. Meski 66,77% responden merasa kondisi ekonomi keluarganya membaik, sekitar 29,6% masih merasakan penurunan kesejahteraan. Ketimpangan kekayaan juga menjadi persoalan mendasar, dengan rasio Gini berada di angka 0,388 dan sekitar 1% kelompok terkaya menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Generasi Z disebut sebagai kelompok yang paling teralienasi, terutama karena sulitnya akses terhadap pekerjaan layak dan kepemilikan hunian. Dalam kacamata public choice, sikap apatis masyarakat dipandang sebagai pilihan rasional akibat tingginya biaya informasi politik dan rendahnya manfaat yang dirasakan dari partisipasi politik.

Menatap periode 2026–2029, para narasumber memproyeksikan kondisi demokrasi Indonesia berada pada kategori “mixed”, yakni relatif stabil namun tetap rawan guncangan. Wawan Sobari mengingatkan bahwa ukuran demokrasi tidak boleh berhenti pada keberhasilan pemilu secara prosedural, melainkan harus menyentuh aspek substansial seperti kebebasan sipil, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan kampus sebagai ruang reflektif melalui diskusi publik, riset independen, dan penyusunan policy brief yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah rekomendasi pun disampaikan, mulai dari penguatan pendanaan publik partai politik, pemisahan tegas antara kepentingan bisnis dan jabatan politik, hingga reforma agraria dan perlindungan pekerja informal. 

Keikutsertaan Hamdan Akbar Safara dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kota Malang untuk terus memperkuat kapasitas pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu. Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi bahwa menjaga kualitas demokrasi memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas Pemilu, agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial.

Hamdan Akbar Safara mengapresiasi terselenggaranya forum diskusi tersebut sebagai ruang intelektual yang konstruktif. Menurutnya, forum semacam ini penting untuk memperkaya perspektif penyelenggara Pemilu dalam memahami dinamika sosial-politik yang berkembang. “Diskusi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan demokrasi ke depan. Bagi kami di Bawaslu, penguatan kapasitas dan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pengawasan Pemilu berjalan tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga responsif terhadap kualitas demokrasi,” ujarnya.