BAWASLU KOTA MALANG TERIMA AUDIENSI BAKESBANGPOL: BAHAS RENCANA SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PELAJAR SMA/SMK

Malang, Bawaslu Kota Malang - menerima audiensi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang pada Selasa (01/10/2025). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Malang ini berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi, dengan fokus pembahasan pada rencana sosialisasi pendidikan politik bagi pelajar SMA/SMK se-Kota Malang. 

Hadir mewakili Bakesbangpol Kota Malang, Yuni Lestari, ST, M.Si., Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas). Sementara dari Bawaslu Kota Malang hadir Ketua M. Arifudin, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas M. Hasbi, serta Kepala Sekretariat Budi Santoso.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Malang, M. Arifudin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dibawa Bakesbangpol. 

Menurutnya, pendidikan politik sejak dini bagi pelajar sangat penting dalam membentuk generasi muda yang melek demokrasi, paham hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami sangat mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang menggandeng Bawaslu dalam program ini. 

Sosialisasi pendidikan politik di sekolah bukan hanya sekadar mengenalkan proses pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan integritas bagi generasi penerus bangsa,” ungkapnya. Bawaslu Kota Malang menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyusun materi dan memberikan pendampingan dalam kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi ruang edukasi yang menyenangkan, inspiratif, serta mendorong pelajar agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku demokrasi yang sehat. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga di Kota Malang, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak usia sekolah.

Dengan kolaborasi ini, Bawaslu optimis akan lahir generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia.