UNDANG STAKEHOLDER DAN DINAS TERKAIT, BAWASLU KOTA MALANG GIATKAN PEMILIHAN SERENTAK BERINTEGRITAS

Malang, Bawaslu Kota Malang undang berbagai stakeholder dan dinas-dinas terkait di lingkungan Kota Malang pagi ini (13/09). Kegiatan yang bertajuk persiapan deklarasi pemilihan serentak berintegritas ini diinisiasi oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kpta Malang. Rapat ini dibuka oleh Kepala Sekretariat Budi Santoso dan Kasubag Administrasi Aditya Pramono. Budi menyampaikan tujuan diadakanya rapat koordinasi kali ini, "Kami (Bawaslu Kota Malang) mengundang bapak-ibu sekalian adalah untuk memperkuat koordinasi dalam menciptakan Pemilihan Serentak yang damai dan berintegritas," jelasnya.

"Besar harapan kami (Bawaslu Kota Malang) agar kedepannya tercipta kerjasama yang dinamis dan harmonis antara kita semua demi mencegah konflik, menguatkan kualitas pemilu, memperkuat demokrasi, dan membangun kepercayaan publik," sampai Budi.

Dalam kesempatannya, Aditya menyampaikan rencana kegiatan Bawaslu Kota Malang terkait pelaksanaan Deklarasi Pemilihan Serentak berintegritas. "Deklarasi ini bertujuan mengajak semua elemen masyarakat bersama menyatakan semangat dan menyamakan tujuan dalam mewujudkan Pilkada yang Damai, Kondusif dan Berintegritas. Dalam kesempatan ini, Bawaslu juga memberikan wadah bagi para pelaku UMKM sehingga acara ini dipastikan bersahabat bagi UMKM dan masyarakat Kota Malang," jelasnya.

Ketua Bawaslu Kota Malang dalam penutup rapat kali ini (13/09) menyampaikan harapan kerjasama dan dukungan. "Kami meminta dukungan dari instansi terkait untuk menyebarluaskan deklarasi kepada masyarakat. Acara ini bukan hanya untuk Bawaslu, tetapi untuk masyarakat agar memahami pelanggaran dan ancaman dalam pemilu," ujar M. Arifudin.

"Dengan dukungan dan partisipasi yang kuat, diharapkan deklarasi ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pemilihan serentak di Kota Malang," tambahnya.

Rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh delapan dinas terkait, termasuk Polresta Kota Malang, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan informatika, Dinas Provinda, dan Badan Perizinan.